WNA Kini Boleh Pimpin BUMN, Tapi Masalah Utamanya Bukan Soal Paspor
Siapa sangka, aturan baru yang membuka peluang bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru memunculkan perdebatan hangat. Ada yang mendukung karena dinilai membawa angin segar profesionalisme, tapi tidak sedikit pula yang khawatir akan hilangnya “jiwa nasionalisme” dalam tubuh BUMN.
Namun, benarkah masalah utamanya hanya soal paspor?
Perubahan Regulasi yang Jadi Sorotan
Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kabar bahwa pemerintah kini memperbolehkan WNA menduduki posisi strategis di jajaran pimpinan BUMN. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya membuka ruang bagi talenta global demi memperkuat daya saing perusahaan milik negara.
Langkah tersebut muncul seiring upaya transformasi BUMN yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir.
Namun, keputusan ini menimbulkan beragam reaksi. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan itu bisa mengancam kedaulatan ekonomi. Sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk kemajuan di era globalisasi — di mana batas negara sudah semakin kabur dalam dunia bisnis.
Bukan Soal Paspor, Tapi Profesionalisme
Beberapa pengamat ekonomi menilai, isu utamanya bukan pada status kewarganegaraan, melainkan pada kualitas dan profesionalisme orang yang duduk di kursi pimpinan.
Menurut ekonom senior Bhima Yudhistira, “Selama orang tersebut berintegritas, memiliki rekam jejak baik, dan mampu membawa BUMN ke arah yang lebih sehat, status WNA bukan masalah besar.”
Sebaliknya, ia menekankan bahwa banyak juga WNI yang menjabat di BUMN namun gagal menjalankan prinsip tata kelola yang baik. “Kita tidak bisa hanya terpaku pada paspor. Ini soal kinerja dan moralitas,” tambahnya.
Tren Global: Bukan Hal Baru
Jika menilik ke luar negeri, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara maju seperti Singapura, Uni Emirat Arab, bahkan beberapa perusahaan milik pemerintah di Eropa mempercayakan jabatan penting kepada profesional asing.
Tujuannya sederhana: mendatangkan keahlian yang mungkin belum dimiliki sumber daya lokal.
Indonesia sendiri sedang berupaya menyaingi standar global. Dengan membuka pintu bagi WNA, pemerintah ingin memastikan bahwa BUMN bisa bersaing di pasar internasional, bukan hanya jadi “juara kandang”.
Namun, tentu saja tantangan adaptasi budaya dan kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan utama.
Antara Nasionalisme dan Efisiensi
Di sisi lain, sebagian kalangan menilai kebijakan ini berpotensi mengikis semangat nasionalisme di tubuh BUMN. “BUMN bukan sekadar perusahaan, tapi simbol kedaulatan ekonomi bangsa,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.
Ia menilai, WNA yang diberi jabatan tinggi harus memahami betul nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia, bukan hanya mengejar keuntungan semata.
“Kalau mereka tak punya sense of belonging terhadap Indonesia, bagaimana bisa mengemban visi BUMN sebagai agen pembangunan nasional?” ujarnya.
Reformasi Besar di Tubuh BUMN
Kementerian BUMN sendiri tengah melakukan reformasi besar-besaran. Sejak 2020, Erick Thohir telah menata ulang struktur BUMN, memangkas jabatan tidak produktif, dan menyoroti pentingnya good corporate governance.
Langkah membuka peluang bagi WNA disebut sebagai bagian dari strategi untuk menarik talenta global dan meningkatkan daya saing. “Selama mereka kompeten dan punya kontribusi nyata untuk Indonesia, tidak masalah dari mana paspornya,” ujar Erick dalam salah satu wawancara beberapa waktu lalu.
Menjaga Kepentingan Nasional
Meski demikian, tak bisa dipungkiri, ada risiko yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kebocoran data strategis, konflik kepentingan, hingga potensi ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan.
Karenanya, beberapa ahli menyarankan agar pemerintah membuat batasan jelas — misalnya hanya jabatan tertentu yang bisa diisi WNA, dan tetap wajib didampingi oleh pejabat WNI.
Hal ini mirip dengan sistem di beberapa perusahaan global, di mana posisi CEO boleh dipegang orang asing, tetapi posisi CFO atau COO tetap dipegang oleh warga lokal untuk menjamin keseimbangan.
Soal Kompetensi dan Transfer Ilmu
Menariknya, ada sisi positif dari kebijakan ini yang jarang disorot: transfer knowledge. Dengan hadirnya profesional asing di BUMN, karyawan lokal bisa belajar banyak hal — mulai dari manajemen risiko, efisiensi kerja, hingga etos profesionalisme.
Jika dikelola dengan baik, kolaborasi ini justru bisa mempercepat transformasi digital dan peningkatan daya saing BUMN di pasar global.
Tantangannya tinggal satu: apakah Indonesia siap menerima kritik dan perubahan budaya kerja yang mungkin dibawa para profesional asing itu?
Produktivitas dan Kinerja BUMN
Menurut laporan Kementerian BUMN tahun 2024, total laba konsolidasi BUMN mencapai Rp 270 triliun — naik hampir 15% dibanding tahun sebelumnya. Namun, sebagian analis menilai peningkatan ini belum mencerminkan efisiensi menyeluruh.
Di sinilah pentingnya menghadirkan talenta dengan perspektif baru. “BUMN butuh orang-orang yang berani keluar dari pola lama, baik itu WNI maupun WNA,” ujar seorang pejabat senior Kementerian BUMN.
Antara Terbuka dan Tetap Waspada
Pada akhirnya, perdebatan soal WNA yang boleh memimpin BUMN bukan hanya soal paspor atau nasionalisme sempit. Ini tentang bagaimana Indonesia mau memandang masa depan ekonominya: terbuka terhadap kompetensi global, atau tetap bermain aman di zona nyaman lama.
Yang terpenting, siapapun pemimpinnya, nilai-nilai integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa harus menjadi fondasi utama.
Lalu, bagaimana menurutmu?
Apakah langkah membuka peluang bagi WNA di pucuk pimpinan BUMN ini langkah maju, atau justru pertaruhan besar bagi kedaulatan ekonomi Indonesia?